Please disable your adblock and script blockers to view this page

Home / Berita

Friday, 27 September 2019 - 13:00

Kontroversi RUU Keamanan Siber? Siap – Siap Kehilangan Hal Ini

Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara

Soppeng.info – Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS) akan disahkan Senin (30/9) mendatang. Berbagai pasal dalam RUU tersebut rupanya menjadi sorotan. Suara kritik antara lain datang dari Internet Development Institute (ID Institute).

Ketua ID Institute, Svaradiva, mengatakan ada sejumlah pasal dalam RUU yang tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain. Selain itu membuat BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) berpotensi jadi lembaga super.

Beberapa yang jadi sorotan ID Institute adalah pasal 8, pasal 11 ayat 2, pasal 38 ayat 1, dan pasal 46. Pasal 8 menyebut bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan Kamtasiber atau keamanan dan ketahanan siber terbatas hanya untuk perlindungan sistem elektronik pada lingkungan internal organisasi.

Kemudian pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman siber terdiri atas produk, prototipe produk, rancangan produk, atau invensi yang dapat digunakan sebagai senjata siber. Maka, banyak produk berpotensi diawasi oleh BSSN.

“Semua perangkat yang terhubung ke internet (seperti laptop, ponsel) bisa menjadi senjata siber. Berarti semua produk untuk mengakses internet masuk dalam ancaman siber dan diawasi oleh BSSN?” lanjutnya.

Lalu dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa BSSN melakukan penapisan terhadap konten dan aplikasi elektronik yang mengandung muatan perangkat lunak berbahaya untuk mendukung upaya pelindungan terhadap masyarakat pengguna aplikasi elektronik. Padahal ada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Baca Juga : Kominfo Perintahkan 15 penyedia ISP Aktifkan Safe Search

“Bukankah penapisan adalah wewenang Kominfo? Mengapa RUU ini memungkinkan BSSN menjadi lembaga super yang bisa menjalankan wewenang lembaga lain? Dan ini tidak sesuai dengan prinsip interoperability internet governance di mana banyak organisasi atau lembaga memiliki dan menjalankan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Terakhir, contoh pasal lain yang menurut ID Institute bermasalah ialah pasal 47 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan deteksi, BSSN melakukan pemberian izin untuk kegiatan penelitian dan pengujian kekuatan Keamanan dan Ketahanan Siber.

“Ini kita mau balik ke era sebelum reformasi atau gimana? Kemarin juga bincang dengan Pak Budi Rahardjo dosen komputer di ITB, ia pun menolak. Kebayang tidak ribetnya kayak apa kalau mahasiswa komputer mau bikin penelitian terkait kamtasiber harus izin BSSN, lalu itu BSSN harus keluarin berapa izin dalam sehari? Logika aja, ga realistis,” tandasnya.

 

Ada empat poin masalah dalam RUU KKS menurut perspektif @SAFEnet, Keempat masalah itu adalah:

  1. Mengancam privasi dan kebebasan berekspresi
  2. Membatasi perkembangan teknologi yang melindungi hak asasi
  3. Menghalani kapasitas individu dalam meningkatkan keamanan siber
  4. Minim partisipasi multistakeholder

Share :

Baca Juga

Ini Cara Pammase Lestarikan Tradisi Agama di Wajo

Daerah

Ini Cara Pammase Lestarikan Tradisi Agama di Wajo

Berita

MTs Guppi Lisu Butuh Bantuan : Beralaskan Tanah, Berdinding Seng Bekas
Agustusan, SD Wahdah Adakan Festival Permainan Tradisional

Citizen

Agustusan, SD Wahdah Adakan Festival Permainan Tradisional
Berhadiah Jutaan Rupiah,Ayo Ikut Lomba Foto Ponsel 72 Community

Berita

Berhadiah Jutaan Rupiah,Ayo Ikut Lomba Foto Ponsel 72 Community

Berita

Komunitas GTT Soppeng Gelar Event Temu Tril

Berita

Januari Hingga September 8 Kasus KDRT Di Soppeng

Berita

DLH Minta Bawaslu Segera Tertibkan APK Caleg Dan Capres Yang Terpasang Di Pohon

Berita

Ratusan Warga Soppeng Di Palu Akan Di Pulangkan Malam Ini
DMCA.com Protection Status