DPRD Kabupaten Soppeng menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Soppeng, Kaswadi Razak mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna ini dihadiri para Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Sekda Soppeng, pejabat eselon II, para Sekretaris, para Kabag, serta para camat se-Kabupaten Soppeng.
Bupati Soppeng, Kaswadi Razak mengatakan, penyerahan LKPJ ini sebagai bentuk komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“LKPJ ini tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Soppeng periode 2021-2026 yakni Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera,” ucapnya.
LKPJ Tahun 2023 memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis, tindak lanjut rekomendasi DPRD, serta hasil penugasan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Dalam gambaran umum APBD Kabupaten Soppeng tahun 2023, pendapatan daerah mencapai 99,74% dari target yang ditetapkan, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 102,53% dan pendapatan transfer mencapai 99,28%
Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar 97,07% dari target, dengan belanja operasional mencapai 97,19% dan belanja modal mencapai 96,31%.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan, kinerja pembangunan Kabupaten Soppeng dalam beberapa indikator makro menunjukkan peningkatan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 70,58 poin, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,33%, dan PDRB perkapita meningkat menjadi Rp62.580.000 Juta. Namun, angka kemiskinan mengalami penurunan tipis menjadi 7,48%.
Sedangkan di sektor pertanian, Kabupaten Soppeng mengalami penurunan produksi padi akibat fenomena El-Nino.
Kendati demikian, sektor peternakan dan perikanan mengalami peningkatan konsumsi protein hewani.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pemadaman kebakaran telah dilakukan di delapan kecamatan.
Sebagai apresiasi, lanjut Bupati menyampaikan, atas kinerja pemerintah daerah, berbagai penghargaan telah diterima, termasuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan Kabupaten Layak Anak tingkat Madya.
